Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Sputnik, Brigade Hizbullah Irak mengeluarkan pernyataan yang menyatakan penolakan terhadap narasi apa pun mengenai pelucutan senjata mereka atau monopoli senjata di tangan pemerintah.
Pernyataan tersebut berbunyi: "Perlawanan adalah hak yang sah, dan senjata akan tetap berada di tangan para pejuang Brigade Hizbullah Irak. Pembicaraan mengenai kesepakatan dengan pemerintah dalam hal ini hanya dimungkinkan setelah penarikan seluruh pasukan pendudukan NATO dan pasukan tentara Turki."
Pernyataan itu menekankan perlunya memastikan keselamatan rakyat Irak dan tempat-tempat suci dari ancaman elemen yang berafiliasi dengan al-Julani serta pasukan Peshmerga.
Disebutkan pula bahwa perwujudan kedaulatan penuh Irak, keamanan nasional, dan pencegahan campur tangan asing adalah prasyarat utama sebelum berbicara tentang monopoli senjata oleh negara. Siapa pun yang berupaya menyerahkan senjatanya tanpa tercapainya kedaulatan penuh, maka ia mengambil keputusan secara pribadi.
Kemarin, Abdul Qader al-Karbalai, wakil militer gerakan Al-Nujaba, juga menegaskan berlanjutnya perlawanan terhadap pasukan AS. Sebelumnya, Faiq Zaidan, Ketua Dewan Yudisial Tertinggi Irak, mengklaim bahwa kelompok-kelompok bersenjata telah memberikan respon positif terhadap gagasan monopoli senjata di tangan pemerintah.
Your Comment